ASOSIASI DOKTOR INDONESIA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ASOSIASI DOKTOR INDONESIA (ADI)

 

BAB I

PENGERTIAN UMUM

 

Pasal 1

Pengertian Umum

Doktor Indonesia  adalah seorang ilmuwan  bergelar doktor yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berbudi luhur, dan peduli terhadap lingkungan; terus menerus meningkatkan kualitas iman, ketaqwaan, amal saleh, dan kemampuan berpikir; menemukan, menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, dan rekayasa teknologi; dan menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamalkan bagi terwujudnya masyarakat madani yang makmur dan sejahtera.

BAB II

KEASOSIASIAN

Pasal 2

Sifat Keasosiasian

ADI merupakan asosiasi kemasyarakatan yang memiliki sifat sebagai berikut. 

1. Keilmuan dan keakademikan yang bergerak di bidang ilmu pengetahun, teknologi, penelitian, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, hukum, seni, bahasa dan sastra, retorika, dan kesehatan untuk menemukan dan menyebarkan hasil kajian, inovasi, hasil penelitian ilmiah, sumbangan pemikiran, rekayasa teknologi tepat guna, dan karya-karya nyata lain yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

2. Kemanusiaan dan kebudayaan  yang diwujudkan dalam bentuk persahabatan  dan saling menghormati dalam membina dan mengembangkan budaya saling mengenal, saling menolong dan saling berwasiat dijalan yang benar guna memperkukuh upaya mewujudkan masyarakat madani yang harmonis. 

3.  Keindonesiaan yang diwujudkan dengan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memenjukan kesejahteraan masyarakat dalam  berbagai kegiatan yang tetap memperhatikan kebhinekaan. 

4. Keterbukaan dan kebersamaan, serta kesetraan  dalam penerimaan anggota, penampungan aspirasi, partisipasi, prakarsa dan dinamika anggota, serta pertanggungjawaban keuangan ADI. 

5. Kebebasan dan kemandirian yang diwujudkan dalam sikap independen serta bertanggung jawab, berdiri sendiri, memiliki otonomi dalam pemikiran, pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan secara berswadaya terutama bertumpu pada kemampuan pemikiran, upaya dan sumber daya sendiri, sesuai dengan program yang telah ditetapkan, serta tidak menjadi bagian dari atau bernaung dalam  kekuatan suatu badan yang mengikat. 

6.   Kekeluargaan yang diwujudkan dalam pengembangan kebangsaan untuk menumbuhkan sikap kekeluargaan ilmuwan Indonesia serta berpartisipasi dalam mempersatukan  masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pasal 3

Fungsi Dewan Pengurus

1. Dewan Pengurus merupakan pusat kegiatan anggota yang mempunyai otonomi sesuai dengan ketentuan ADI. 

2. Dewan Pengurus Pusat menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengoordinasikan Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, dan Badan Usaha Otonom dalam skala nasional; serta melaksanakan kegiatan dalam skala wilayah nasional/internasional. 

3. Dewan Pengurus Wilayah menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengoor-dinasikan sejumlah Dewan Pengurus Daerah, dan Badan Usaha Otonom di Kabupaten/Kota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik; serta melaksanakan kegiatan dalam skala wilayah provinsi. 

4. Dewan Pengurus Daerah menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan dan mengoor-dinasikan sejumlah Badan Usaha Otonom di Kabupaten/Kota serta melaksanakan kegiatan dalam skala wilayah kabupaten/kota. 

5. Badan Usaha Otonom yang dapat dibentuk pada setiap jenjang Dewan Pengurus berfungsi turut mewujudkan pencapaian visi dan misi ADI dalam bidang: ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, hukum, pendidikan dan latihan, serta penelitian.

 

Pasal 4

Dewan Pengurus Pusat 

Dewan Pengurus Pusat dibentuk dalam sidang umum dan diangkat serta dilantik oleh Dewan Pembina.

 

Pasal 5

Dewan Pengurus Wilayah 

1.    Dewan Pengurus Wilayah dibentuk di suatu wilayah propinsi yang ada pemusatan sejumlah Dewan Pengurus Daerah. 

2. Untuk mendirikan Dewan Pengurus Wilayah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pengurus Pusat. 

3. Dewan Pengurus Wilayah dibentuk dan mendapat pengesahan Dewan Pengurus Pusat. 

4.  Apabila dipandang perlu dan memenuhi syarat, Dewan Pengurus Wilayah dapat dibentuk di luar negeri di setiap negara sahabat. 

5.  Apabila dipandang perlu di tingkat wilayah dapat dibentuk Dewan Pakar. 

6.  Apabila dipandang perlu di tingkat wilayah dapat dibentuk Badan Usaha Otonom. 

7. Persyaratan mendirikan Dewan Pengurus Wilayah minimal harus memiliki pusat kajian operasional pembangunan wilayah, memiliki lebih dari satu Dewan Pengurus Daerah, dan memiliki program unggulan.

 

Pasal 6

Dewan Pengurus Daerah 

1.  Dewan Pengurus Daerah dapat dibentuk di setiap Kabupaten/ Kota. 

2. Untuk mendirikan Dewan Pengurus Daerah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pengurus Wilayah, tembusan kepada Dewan Pengurus Pusat. 

3. Dewan Pengurus Daerah dibentuk dan mendapat pengesahan Dewan Pengurus Wilayah. 

4.  Apabila dipandang perlu dan memenuhi syarat, Dewan Pengurus Daerah dapat dibentuk di luar negeri. 

5. Apabila dipandang perlu Dewan Pengurus Daerah dapat membentuk Badan Usaha Otonom. 

6. Apabila dipandang perlu Dewan Pengurus Daerah dapat membentuk Dewan Pakar. 

7. Persyaratan minimun untuk pendirian Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya harus memiliki kantor sekretariat dan program unggulan.

 

Pasal 7

Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom 

1. Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom merupakan satuan kerja yang dibentuk atas dasar anggota dengan latar belakang lebih dari satu disiplin ilmu, profesi, kelompok atau lembaga berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang doktor Indonesia, yang berada di tempat pemusatan anggota di suatu lingkungan, kawasan terbatas, kelurahan, dan kecamatan. 

2. Dewan Pengurus Badan  Usaha Otonom menghimpun anggota serta mengoordinasikan kelompok dan jaringan anggota yang ada, setempat maupun antartempat. 

3.  Untuk mendirikan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pengurus Daerah atau kepada Dewan Pengurus Wilayah atau  Dewan Pengurus Pusat dan disetuji Dewan Pembina. 

4.   Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dalam negeri dibentuk dan mendapat pengesahan dari Dewan Pembina. 

5.  Apabila dipandang perlu Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dapat dibentuk di luar negeri. 

6.  Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom luar negeri dibentuk oleh Dewan Pengurus Daerah setempat atau Dewan Pengurus Wilayah setempat atau Dewan Pengurus Pusat. 

7. Apabila diperlukan di tingkat Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dapat dibentuk  Dewan Pakar.

8.  Persyaratan minimum untuk pendirian Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom harus memiliki kantor sekretariat dan program unggulan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Jenis Anggota

1.  Anggota adalah seorang doktor  yang mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ADI. 

2.   Anggota kehormatan adalah anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pembina, antara lain karena jasa dan sumbangannya dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang bernilai tinggi dan berguna bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. 

3.  Anggota luar biasa adalah anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus setempat, antara lain karena jasa dan sumbangannya dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang bernilai tinggi,  dan mengabdi secara tetap kepada ADI, serta berguna bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia.

 

Pasal 9

Persyaratan Anggota 

          Yang dapat diterima menjadi anggota ADI sebagai berikut.

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bergelar doktor atau seseorang  bergelar doktor yang bersedia mengabdi secara tetap paling sedikit 5 (lima) tahun di ADI. 

2.  Bersedia untuk mengabdikan diri secara tetap minimal 5 (lima) tahun dalam salah satu Dewan Pengurus ADI (untuk anggota luar biasa) 

3.  Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, wawasan pengabdian, dan ketetapan-ketetapan ADI. 

4. Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang anggota ADI (untuk anggota luar biasa). 

5. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan keanggotaannya. 

6. Prosedur keanggotaan kehormatan  diatur tersendiri dalam ketetapan ADI. 

7.  Kartu Anggota ADI diterbitkan oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat.

 

Pasal 10

Hak Anggota 

1. Anggota  ADI mempunyai hak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan pada semua jenjang Dewan Pengurus. 

2. Anggota   mempunyai hak memberikan usul dan saran yang disampaikan kepada Dewan Pengurus ADI. 

3. Anggota  mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh ADI. 

4. Anggota mendapat kesejahteraan  sesuai dengan kemampuan ADI, serta berpedoman pada ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan ADI.

 

Pasal 11

Kewajiban Anggota

1. Anggota mempunyai kewajiban sebagai berikut. 

a. Membayar uang pendaftaran dan iuran anggota.

b. Menaati dan melaksanakan Kode Etik ADI.

c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ADI. 

2. Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban sebagai berikut. 

a. Menjaga dan menjunjung nama baik ADI.

b. Berpartisipasi dalam kegiatan ADI. 

Pasal 12 

Berakhirnya Keanggotaan dan Tata Cara Pemberhentian 

1. Keanggotaan berakhir karena: 

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri;

c. diberhentikan. 

2. Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan dan rehabilitasi sebagai berikut. 

a. Pemberhentian terhadap anggota ADI dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat, atas usulan Dewan Pengurus di bawahnya, dan mendapat persetujuan dari Dewan Pembina.

b. Pemberhentian anggota harus dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus ADI yang berwenang untuk itu.

c. Sebelum dilakukan pemberhentian terhadap anggota yang mempunyai jabatan dalam kepengurusan ADI, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh Dewan Pengurus ADI yang berwenang.

d. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan membela diri dalam musyawarah Dewan Pengurus Wilayah atau musyawarah Dewan Pengurus Daerah atau forum yang ditunjuk untuk itu dan Dewan Pengurus Pusat diberikan kewenangan untuk meninjau kembali keputusan tersebut.

e. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan ayat 2 (dua) butir d pasal ini, dapat mengajukan/meminta banding dalam sidang umum ADI sebagai pembelaan terakhir.

f. Prosedur lebih rinci pemberhentian, pembelaan, dan rehabilitasi akan diatur tersendiri dalam ketetapan ADI.

 

                                                   BAB IV

                                          KEPENGURUSAN

          

Pasal 13

Dewan Pengurus Pusat 

1.  Status  Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut. 

a. Dewan Pengurus Pusat adalah badan/instansi kepemimpinan tertinggi ADI yang diusulkan oleh Sidang Umum dan diangkat serta dilantik oleh Dewan Pembina.

b.   Dewan Pengurus Pusat memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

c.  Ketua Dewan Pengurus Pusat  terdiri atas 3 (tiga) orang, salah seorang  diantaranya diangkat dan ditetapkan menjadi Ketua Umum (selanjutnya disebut Ketua) dan yang lain diangkat dan ditetapkan menjadi Ketua 1 dan Ketua 2 dalam masa 5 (lima) tahun.

d.  Ketua  memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya diangkat dan ditetapkan Ketua  baru yang dipilih dalam sidang umum dan  diangkat serta dilantik oleh Dewan Pembina.

e. Dalam hal Ketua  Dewan Pengurus Pusat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, dapat dipilih Ketua  baru dari salah satu ketua 1 atau ketua 2 melalui sidang internal Dewan Pengurus Pusat untuk memimpin ADI sampai akhir masa jabatannya dengan persetujuan Dewan Pembina.

f. Bila dipandang perlu Dewan Pengurus Pusat dapat mengusulkan Dewan Kehormatan untuk menyelesaikan tugas khusus secara independen dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Pembina untuk menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. 

2.  Personalia Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut. 

a. Pengurus inti terdiri atas Ketua,  Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Dewan Pakar.

b.  Pengurus Harian terdiri atas Ketua, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara,  Wakil Bendahara, dan para Kepala Departemen.

c.  Pengurus Lengkap terdiri atas Pengurus inti, Pengurus harian; ditambah  Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Dewan Pakar; Ketua, Sekretaris dan   Bendahara Dewan Kehormatan (ad hoc), Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom ADI tingkat pusat dan para Ketua Dewan Pengurus Wilayah.

d. Personalia Dewan Pengurus Pusat mengoordinasikan proses kegiatan  untuk mewujudkan tujuan operasional pada periode tertentu. 

3.  Tata cara pemberhentian Dewan Pengurus Pusat dan Pembelaan sebagai berikut. 

a.  Pemberhentian terhadap Dewan Pengurus Pusat dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu kecuali dalam hal-hal luar biasa.

b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam sidang umum atau forum yang ditunjuk untuk itu.

c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur tersendiri dalam ketetapan ADI. 

4.  Tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut. 

a. Menyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mewujudkan visi dan misi ADI, melaksanakan hasil-hasil sidang umum, serta ketetapan-ketetapan ADI lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang cerdas, kreatif, inovatif, makmur, sejahtera, beradab, dan berkarakter Indonesia.

b. Segera mengumumkan/menyampaikan segala ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan ADI kepada Dewan Pembina.

c.  Dewan Pengurus Pusat bertanggungjawab kepada Dewan Pembina melalui sidang umum.

d. Dewan Pengurus Pusat bertanggungjawab ke luar dan ke dalam ADI sesuai dengan ketentuan AD ADI.

e. Dewan Pengurus Pusat dapat menjalankan tugasnya setelah pelantikan oleh Dewan Pembina.

f.  Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Dewan Pengurus baru terbentuk, Dewan Pengurus Pusat demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

g.  Dewan Pengurus Pusat membantu mengembangkan kinerja Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dalam upaya mewujudkan visi dan misi ADI.

h. Ketua Dewan Pengurus Pusat tidak dapat merangkap jabatan dalam organ ADI lain.

 

Pasal 14

Dewan Pengurus Wilayah 

1.  Status Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut. 

a. Dewan Pengurus Wilayah adalah badan/instansi kepemimpinan ADI tingkat Provinsi.

b.   Masa jabatan Dewan Pengurus Wilayah 5 (lima) tahun.

c.   Ketua Dewan Pengurus Wilayah memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

d.             Ketua Dewan Pengurus Wilayah tidak dapat merangkap jabatan dalam setiap jenjang kepengurusan ADI. 

2.  Personalia Dewan Pengurus Wilayah: 

a.  Dewan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

b. Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Wilayah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Dewan Pengurus Wilayah sampai dengan periode kepengurusan berakhir.

c.   Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Wilayah mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih ketua melalui sidang pleno Dewan Pengurus Wilayah sampai dengan periode kepengurusan berakhir. 

3.  Tata cara pemberhentian Dewan Pengurus Wilayah dan pembelaan sebagai berikut. 

a. Pemberhentian terhadap Dewan Pengurus Wilayah dilakukan dengan  peringatan terlebih dahulu kecuali dalam hal-hal luar biasa.

b.  Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam musyawarah wilayah atau forum yang ditunjuk untuk itu.

c.  Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur tersendiri dalam ketetapan ADI. 

4.  Tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut. 

a.  Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk mewujudkan visi dan misi ADI, serta melaksanakan hasil-hasil ketetapan rapat wilayah, kebijakan dan program kerja ADI serta ketetapan ADI lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani di wilayah.

b. Menyampaikan laporan 1 (satu) tahun sekali kepada Dewan Pengurus Pusat.

c. Mengevaluasi hasil kerja Dewan Pengurus Daerah yang disampaikan melalui laporan periodik kepada Dewan Pengurus Wilayah.

d.  Mendorong, merintis dan mengoordinasikan pembentukan Dewan Pengurus Daerah baru yang dipandang perlu serta membantu Dewan Pengurus Daerah melaksanakan tugas   ADI serta meningkatkan kepakaran masing-masing anggota ADI.

e. Dewan Pengurus Wilayah yang baru menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Dewan Pengurus Pusat.

f. Setelah pengurus baru terbentuk maka selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, Dewan Pengurus Wilayah demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

g. Memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan kepada Dewan Pengurus Wilayah.

h. Personalia Dewan Pengurus Wilayah mengoordinasikan proses kegiatan  dalam mengupayakan tujuan operasional dalam periode tertentu.

 

Pasal 15

Dewan Pengurus Daerah 

1.    Status Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut. 

a.  Dewan Pengurus Daerah adalah badan/instansi kepemimpinan ADI ditingkat Kabupaten/Kota.

b.  Masa jabatan Majelis Pengurus Daerah selama 5 (lima) tahun.

c. Ketua Dewan Pengurus Daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

d.  Masa jabatan Dewan Pengurus Daerah luar negeri selama 2 (dua) tahun

e.  Ketua Dewan Pengurus Daerah luar negeri memegang jabatannya selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

f.  Pejabat Dewan Pengurus Daerah tidak dapat merangkap jabatan di setiap jenjang struktur kepengurusan ADI. 

2.  Struktur Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut. 

a.  Dewan Pengurus Daerah  sekurang-kurangnya  terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan beberapa anggota.

b. Biro sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota. 

3.  Personalia Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut. 

a.  Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

b. Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Daerah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya,  dapat dipilih  Ketua melalui sidang pleno Dewan Pengurus Daerah sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

c.  Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Daerah mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih Ketua melalui Sidang Pleno Dewan Pengurus Daerah sampai dengan periode kepengurusan berakhir dan mendapat persetujuan Dewan Pengurus Wilayah. 

4.  Tata cara pemberhentian Dewan Pengurus Daerah dan pembelaan sebagai berikut. 

a. Dalam hal ketua Dewan Pengurus Daerah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Pejabat Ketua melalui sidang pleno Dewan Pengurus Daerah, dan mendapat persetujuan Dewan Pengurus Wilayah sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

b.  Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Daerah mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih ketua melalui Sidang Pleno Dewan Pengurus Daerah sampai dengan periode kepengurusan berakhir.

c.  Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADI. 

5.  Tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut.

a.  Menyusun program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mewujudkan visi dan misi ADI, serta melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah daerah, kebijakan, dan program kerja ADI serta ketentuan atau ketetapan ADI lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani di daerah.

b. Menyampaikan laporan 1 (satu) tahun sekali kepada Dewan Pengurus Wilayah dengan tembusan kepada Dewan Pengurus Pusat.

c.  Membantu anggota  meningkatkan kinerja mereka sesuai dengan fungsi ADI.

d. Mendorong, merintis dan mengoordinasikan pembentukan Badan Usaha Otonom baru.

e. Dewan Pengurus Daerah dalam negeri yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Dewan Pengurus Wilayah.

f.  Dewan Pengurus Daerah luar negeri yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari Dewan Pengurus wilayah atau Dewan Pengurus Pusat.

g. Setelah Dewan Pengurus Daerah baru terbentuk,  selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Dewan Pengurus Daerah demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

h. Personalia Dewan Pengurus Daerah mengoordinasikan proses kegiatan dalam mengupayakan tujuan operasional dalam periode tertentu.

i.  Memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan secara transparan dalam pelaksanaan tugas. 

Pasal 16

Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom 

1.  Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom. 

a. Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom adalah badan/instansi kepemimpinan ADI di tingkat kerja lapangan daerah khusus.

b. Masa jabatan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom selama 5 (lima) tahun.

c. Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dalam negeri memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

d.  Masa jabatan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom luar negeri selama 2 (dua) tahun.

e. Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom luar negeri memegang jabatan selama 2 (dua) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

f.  Pengurus  Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom tidak dapat merangkap jabatan di setiap jenjang Dewan Pengurus ADI. 

2.  Personalia Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom: 

a. Sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

b. Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka dapat dipilih Ketua melalui sidang pleno Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan.

c. Dalam hal Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom mengundurkan diri dan atau berhalangan tetap dalam masa jabatannya maka dapat dipilih ketua melalui sidang pleno Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom sampai dengan periode kepengurusan berakhir. 

3.  Tata cara pemberhentian Dewan  Pengurus Badan Usaha Otonom dan pembelaan sebagai berikut. 

a.  Pemberhentian terhadap Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dilakukan dengan suatu peringatan terlebih dahulu kecuali dalam hal-hal luar biasa.  

b. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom atau forum yang ditunjuk untuk itu.

c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan ADI. 

4. Tugas dan kewajiban Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom sebagai berikut. 

a.  Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk mewujudkan visi dan misi ADI, serta melaksanakan hasil-hasil ketetapan musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom, kebijakan dan program kerja Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan Dewan Pengurus lainnya dalam rangka mewujudkan masyarakat madani bermoral dan berdaya saing.

b. Menyampaikan laporan 1 (satu) tahun sekali kepada Dewan Pengurus Daerah dengan tembusan kepada Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Pusat.

c. Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dalam negeri dan luar negeri baru dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan Dewan Pengurus yang mengesahkannya.

d. Setelah pengurus baru Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom terbentuk, maka selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

e. Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom mengoordinasikan proses pelaksanaan kegiatan  dalam mengupayakan terwujudnya tujuan operasional prioritas pada periode tertentu.

f. Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom memberikan pertanggungjawaban profesional dan keuangan dalam pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengurus yang mengesahkannya.

g.  Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom membantu masing-masing anggota ADI meningkatkan kepakarannya.

 

Pasal 17

Pergantian Pengurus Antarwaktu 

1. Pergantian pengurus antarwaktu terjadi karena pengurus mengundurkan diri, berhalangan tetap atau meninggal dunia sebelum masa kepengurusan berakhir. Pergantian pengurus antarwaktu dilakukan oleh  Ketua Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Dewan Pengurus Daerah,  dan  Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dan atas persetujuan Dewan Pembina. 

2.  Ketua Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Dewan Pengurus Daerah, dan Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom melakukan pergantian pengurus setelah melalui rapat pengurus lengkap untuk keperluan itu. Pergantian  Ketua Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Dewan Pengurus Daerah, dan Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dilakukan setelah melalui rapat pengurus lengkap yang diagendakan khusus untuk keperluan itu.

 

BAB V

DEWAN KEHORMATAN, DAN DEWAN PAKAR

 

Pasal 18

Dewan Kehormatan 

1. Dewan Kehormatan beranggotakan para ilmuwan yang karena jasa-jasanya aktif mengembangkan ADI yang aktivitas dan atau karena usianya menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat aktif, namun pemikirannya masih tetap dibutuhkan dalam tugas khusus. Dewan Kehormatan besifat ad hoc yang diusulkan Dewan Pengurus Pusat dan diangkat dan dilantik oleh Dewan Pembina untuk tugas khusus. 

2. Dewan Kehormatan berfungsi menegakkan kode etik ADI dan memberikan pemikiran untuk kebijakan ADI yang bersifat strategis bagi kelangsungan hidup ADI. Dewan Kehormatan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, saran, bantuan kemudahan bagi Dewan Pembina, serta menjaga nama baik dan kelangsungan hidup ADI. 

 

Pasal 19

Dewan Pakar 

1. Dewan Pakar beranggotakan para tokoh ilmuwan yang bergelar doktor dan mempunyai kelebihan di bidang pemikiran, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, pendidikan, dan keagamaan serta disegani dan dihormati di kalangan umat dan sesama ilmuwan Indonesia. 

2.  Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan, dan pendapat yang bersifat keilmuan, kebudayaan, dan keagamaan serta dapat menampung dan menyalurkan aspirasi anggota ADI kepada Pengurus ADI. 

3.  Memberikan penilaian untuk kelayakan  proposal suatu kegiatan, mengawasi pelaksanaan  dan mengevaluasi  kegiatan ADI. 

4.  Dewan Pakar bertanggungjawab kepada Dewan Pembina melalui Sidang Umum ADI. 

BAB VI 

SIDANG UMUM DAN MUSYAWARAH

 

        Pasal 20

       Sidang Umum 

1.  Status Sidang Umum 

a. Sidang umum merupakan forum tertinggi ADI tingkat nasional yang menjadi penentu ADI.

b. Sidang umum merupakan rapat umum Dewan Pengurus Pusat,  Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom tingkat pusat, Dewan Pengurus  Wilayah, dan Dewan Pengurus Daerah.

c.   Sidang umum diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. 

2.   Wewenang sidang umum sebagai berikut. 

a.  Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat.

b. Mengusulkan perubahan dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga, garis-garis besar program kerja ADI, pedoman-pedoman pokok, dan kebijaksanaan ADI.

c. Memilih dan mengusulkan anggota Dewan Pengurus Pusat melalui pembentukan tim formatur.

d. Memilih alternatif tempat penyelenggaraan sidang umum berikutnya. 

3.  Tata tertib sidang umum sebagai berikut. 

a. Peserta sidang umum terdiri atas peserta utusan dan peserta peninjau.

b. Peserta utusan terdiri atas personalia Dewan Pengurus Pusat, utusan Dewan Pengurus Wilayah, utusan Dewan Pengurus Daerah, utusan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom ADI tingkat pusat, sedangkan peserta peninjau adalah undangan lainnya.

c.  Dewan Pengurus Pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan sidang umum.

d. Banyaknya utusan Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom Pusat, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan sidang umum ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

e. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu dapat diadakan sidang umum luar biasa. 

 

Pasal 21

Sidang Umum Luar Biasa 

1.  Sidang umum luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan sidang umum. 

2.  Sidang umum luar biasa diadakan untuk menghadapi keadaan yang luar biasa dan atas permintaan sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Dewan Pengurus Pusat serta setelah mendengarkan pendapat Dewan Kehormatan.

 

Pasal 22

Musyawarah Wilayah 

1.  Status musyawarah wilayah sebagai berikut. 

a. Musyawarah wilayah merupakan forum tertinggi ADI tingkat wilayah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Dewan Pengurus Wilayah.

b. Musyawarah wilayah merupakan musyawarah daerah dan Badan Usaha Otonom Wilayah dan Daerah.

c. Musyawarah wilayah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, sebelum penyelenggaraan sidang umum. 

2.  Wewenang musyawarah wilayah sebagai berikut. 

a.  Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Wilayah.

b. Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Wilayah yang merupakan rangkuman program kerja Dewan Pengurus Wilayah serta penjabaran  garis-garis besar program kerja ADI.

c.  Memilih Anggota Dewan Pengurus Wilayah dengan jalan memilih Ketua, merangkap Ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan ADI wilayah.

d.  Memilih anggota tim formatur dan calon Anggota Dewan Pengurus Pusat untuk periode berikutnya. 

3.  Tata tertib musyawarah wilayah sebagai berikut.

a.  Peserta musyawarah wilayah terdiri atas anggota Dewan Pengurus Wilayah, utusan Dewan  Pengurus Daerah, utusan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom, peninjau dan undangan lainnya.

b. Dewan Pengurus Wilayah adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah wilayah.

c.   Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah wilayah diatur dalam ketetapan ADI.

 

Pasal 23

  Musyawarah Daerah 

1.   Status musyawarah daerah sebagai berikut. 

a. Musyawarah daerah merupakan forum tertinggi dewan tingkat daerah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Dewan Pengurus Daerah.

b.  Musyawarah daerah merupakan rapat dewan.

c.  Musyawarah daerah dalam negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan musyawarah wilayah.

d. Musyawarah daerah luar negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sebelum penyelenggaraan musyawarah wilayah. 

2.  Wewenang musyawarah daerah sebagai berikut. 

a.  Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah.

b. Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Daerah yang merupakan rangkuman program unsur-unsur satuan serta penjabaran dari garis-garis besar program kerja ADI.

c.  Memilih anggota Dewan Pengurus Daerah dengan jalan memilih dan menetapkan Ketua merangkap Ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan Dewan Pengurus Daerah.

d.   Memilih dan mengusulkan calon anggota tim formatur serta calon anggota Dewan Pengurus Pusat untuk periode berikutnya. 

3.  Tata tertib musyawarah daerah sebagai berikut. 

a.  Peserta musyawarah daerah terdiri atas anggota Dewan Pengurus Daerah, utusan anggota Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom, peninjau, dan undangan lainnya.

b. Dewan Pengurus Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan musyawarah daerah.

c.  Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah daerah diatur dalam ketetapan ADI.

d. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa Dewan Pengurus Daerah.

 

Pasal 24

                 Musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom 

1. Status musyawarah  Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom sebagai berikut. 

a. Musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom merupakan forum tertinggi ADI tingkat kerja lapangan yang menjadi penentu dan pemutus terakhir Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom.

b. Muysawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom merupakan musyawarah anggota.

c.  Musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dalam negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan musyawarah daerah/musyawarah wilayah.

d. Musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom luar negeri diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sebelum penyelenggaraan musyawarah daerah/musyawarah wilayah. 

2. Wewenang musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom sebagai berikut. 

a. Musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom menilai pertanggungjawaban Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom.

b.  Menetapkan program kerja Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom yang merupakan rangkuman program unsur-unsur satuan serta penjabaran dari garis-garis besar program kerja ADI.

c. Memilih Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom dengan jalan memilih dan menetapkan Ketua merangkap Ketua tim formatur untuk menyusun personalia kepengurusan  Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom.

d.  Memilih dan mengusulkan calon anggota tim formatur serta calon Dewan Pengurus Pusat untuk periode berikutnya. 

3. Tata tertib musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom sebagai berikut. 

a.  Peserta musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom terdiri atas pengurus dan anggota Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom.

b.  Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom.

c. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan musyawarah Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom diatur dalam ketetapan ADI.

d. Dalam keadaan mendesak atau jika dipandang perlu, dapat diadakan musyawarah luar biasa Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom. 

BAB VII

RAPAT-RAPAT

 

Pasal 25

Jenis-Jenis Rapat 

Pengambilan keputusan ADI dilakukan dalam rapat-rapat sebagai berikut. 

1.             Rapat pengurus inti 

2.              Rapat pengurus harian 

3.             Rapat pengurus lengkap 

4.             Rapat pimpinan paripurna 

5.             Rapat koordinasi

 

Pasal 26

Rapat Pengurus Inti dan Wewenang 

1. Rapat pengurus inti diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan di hadiri oleh: 

a. Ketua Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan  Pengurus Wilayah, Ketua Dewan  Pengurus Daerah, dan Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom;

b. Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Pakar pada tingkat Dewan Pengurus Pusat, Wilayah, Daerah, dan Badan Usaha Otonom;

c.  Sekretaris Dewan Pengurus Pusat, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah, Sekretaris Dewan Pengurus  Daerah, dan Sekretaris Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom;

d. Bendahara Dewan Pengurus Pusat, Bendahara Dewan Pengurus Wilayah, Bendahara Dewan Pengurus Daerah, dan Bendahara Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom. 

2.  Rapat pengurus inti berwenang untuk: 

a.  membahas hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian ADI karena berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara;

b. mempersiapkan alternatif pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengurus dalam mengambil keputusan strategis;

c. memantau dinamika perkembangan ADI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

3.  Rapat pengurus inti dipimpin oleh Ketua  Dewan Pengurus Pusat/Ketua pada tingkat Dewan Pengurus Wilayah/ Ketua pada tingkat Dewan Pengurus Daerah/ Ketua pada tingkat Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom. 

Pasal 27

Rapat Pengurus Harian dan Wewenang 

1.  Rapat pengurus harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dan dihadiri oleh: 

a. Ketua Dewan Pengurus Pusat/Ketua Dewan Pengurus Wilayah/Ketua Dewan Pengurus Daerah/ Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom;

b.  para Ketua Departemen  pada tingkat Dewan Pengurus Pusat/Wakil Ketua dan para Ketua Biro pada tingkat Dewan Pengurus Wilayah/Ketua pada tingkat Dewan Pengurus  Daerah/Ketua pada tingkat Dewan  Pengurus Badan Usaha Otonom;

c. Sekretaris, Wakil Sekretaris pada tingkat Dewan Pengurus Pusat/Sekretaris, Wakil Sekretaris pada tingkat Dewan Pengurus Wilayah/Sekretaris, Wakil Sekretaris pada tingkat Dewan Pengurus Daerah/Sekretaris, Wakil Sekretaris pada tingkat Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom;

d. Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum pada tingkat Dewan Pengurus Pusat/Bendahara, Wakil Bendahara pada tingkat Dewan Pengurus Wilayah/ Bendahara, Wakil Bendahara pada tingkat Dewan Pengurus Daerah/ Bendahara, Wakil Bendahara pada tingkat Dewan  Pengurus Badan Usaha Otonom. 

2.  Wewenang Rapat Pengurus Harian sebagai berikut. 

a.  Menetapkan kebijaksanaan, langkah-langkah/tindakan yang akan dijalankan serta cara untuk mencapainya.

b.  Membahas masalah-masalah aktual dalam pembangunan nasional yang berkaitan dengan fungsi dan peran ADI.

c. Mengadakan penilaian dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing departemen/biro/divisi/seksi/upt.

d. Menyiapkan konsep-konsep yang diperlukan dalam mendukung percepatan pencapaian pembangunan nasional.

e. Rapat pengurus harian dipimpin oleh Ketua  Dewan Pengurus Pusat/Ketua Dewan Pengurus Wilayah/Ketua Dewan Pengurus Daerah/Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom sesuai dengan agenda rapat, dan  didampingi oleh Sekretaris Dewan Pengurus Pusat/Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah/ Sekretaris Dewan Pengurus Daerah/Sekretaris Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom.

 

Pasal 28

Rapat Pengurus Lengkap dan Wewenang 

1. Rapat pengurus lengkap diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dihadiri oleh: 

a.  pengurus harian;

b.  para Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pakar;

c. para Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Kehormatan;

d. para anggota Departemen Dewan Pengurus Pusat/para anggota divisi Dewan Pengurus Wilayah/para anggota Seksi Dewan Pengurus Daerah/para anggota Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom;

e.  Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom. 

2.  Wewenang rapat pengurus lengkap sebagai berikut. 

a. Mengambil keputusan dalam rangka menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab ilmuwan baik yang berskala nasional, regional, maupun internasional.

b. Mengadakan evaluasi kegiatan-kegiatan dan menetapkan tindak lanjut program ADI.

c. Menetapkan bentuk-bentuk kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program.

d. Menetapkan kebijakan yang bersifat strategis untuk menjalankan misi ADI.   

3. Rapat Pengurus lengkap dipimpin oleh Ketua  Dewan Pengurus dan atau  seseorang yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua  dan didampingi oleh Sekretaris Dewan  Pengurus Pusat/Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah/Sekretaris Dewan Pengurus Daerah/Sekretaris Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom.

 

Pasal 29

Rapat Pimpinan Paripurna dan Wewenang 

1. Rapat pimpinan paripurna diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan dihadiri oleh: 

a.  Pengurus lengkap;

b.  Dewan Kehormatan;

c.   Dewan Pakar;

d.  Ketua-Ketua Dewan Pengurus Wilayah untuk  Pusat/Ketua Dewan Pengurus Daerah untuk Wilayah/Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom untuk Daerah. 

2. Wewenang rapat pimpinan paripurna sebagai berikut.

a.  Menetapkan kebijaksanaan umum ADI.

b.  Menetapkan strategi pencapaian tujuan ADI.

c. Menampung dan merumuskan usulan baru bagi penyempurnaan ADI dan atau  mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang umum. 

3. Rapat pimpinan paripurna dipimpin oleh Ketua  Dewan Pengurus Pusat/Ketua Dewan Pengurus Wilayah/Ketua Dewan Pengurus Daerah/Ketua Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom, dan  didampingi oleh Ketua Dewan Pakar, Ketua Dewan Kehormatan (ad hoc) dan Sekretaris Dewan Pengurus Pusat/Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah/Sekretaris Dewan Pengurus Daerah/Sekretaris Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom. 

 

Pasal 30

Rapat Koordinasi dan Wewenang 

1.  Rapat Koordinasi diadakan sesuai dengan kebutuhan dan dihadiri oleh: 

a.  Ketua Koordinasi;

b.  Departemen/Divisi/Seksi terkait;

c.   Bidang/Unit terkait;

d.  Badan Usaha Otonom/Upt terkait. 

2.  Wewenang Rapat Koordinasi sebagai berikut. 

a.   Merencanakan pelaksanaan kegiatan/program kerja.

b.  Menetapkan strategi sasaran program kerja. 

3.  Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua koordinasi terkait.

 

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

 

Pasal 31

Hak Suara dan Hak Bicara 

Peserta rapat sidang umum atau sidang umum luar biasa, peserta rapat utusan Dewan Pengurus  Wilayah, peserta rapat utusan Dewan Pengurus Daerah, dan peserta rapat utusan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom, mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau dan undangan lainnya tidak mempunyai hak suara.

 

Pasal 32

Quorum dan Persyaratan 

1. Rapat Dewan Pengurus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Dewan Pengurus tersebut. 

2.  Sidang umum dan sidang umum luar biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah personalia yang berhak mengikuti sidang umum dan sidang umum luar biasa. 

3.  Rapat Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah  Dewan Pengurus Wilayah dan utusan Dewan Pengurus Daerah di wilayahnya. 

4.  Rapat Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Dewan Pengurus Daerah dan utusan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom di wilayahnya. 

5.  Apabila ketentuan dalam ayat 1), ayat 2), ayat 3) dan ayat 4) pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka penyelenggaraan sidang umum dan sidang umum luar biasa, rapat Dewan Pengurus Wilayah, rapat Dewan Pengurus Daerah, dan rapat Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom ditangguhkan  selama 2 (dua) jam, dan jika dalam tenggang waktu tersebut quorum tidak terpenuhi, maka atas persetujuan seluruh peserta yang hadir, sidang umum/rapat tersebut dinyatakan sah.

 

Pasal 33

Pengambilan Keputusan 

1.  Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2.  Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

 

BAB IX

K E G I A T A N

 

Pasal 34

Kegiatan 

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah dan akademis dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu keilmuan sumberdaya manusia ADI dalam rangka pendarmabaktian potensi dirinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan menegakkan harkat dan martabat manusia. 

2. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan asosiasi atau organisasi lain di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. 

3.   Mengembangkan perpustakaan umum. 

4. Mengembangkan dan melaksanakan penelitian dan pengkajian operasional untuk mempengaruhi isi dan pelaksanaan kebijakan publik. 

5.  Mengembangkan kelembagaan ekonomi dan keuangan masyarakat antara lain penggalangan dana, pengelolaan modal, bank, koperasi, usaha ekonomi lemah, dan harta yang halal lainnya. 

6. Meningkatkan keterlibatan ilmuwan dalam kegiatan pengembangan filosofi, etika dan ilmu pengetahuan untuk mendukung terwujudnya visi, dan  misi ADI. 

7. Melaksanakan kerjasama dalam mengembangkan kurikulum lembaga-lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalamnya pengembangan proyek-proyek percontohan. 

8. Mendorong terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengembangan bidang-bidang bioteknologi, informatika, energi alternatif, transportasi, material, elektronika-mikro serta bidang-bidang sosial, ekonomi, hukum agama dan budaya. 

9. Mengembangkan wawasan keilmuan  kaum terpelajar  yang berwawasan pembangunan nasional. 

10. Menyelenggarakan atau mengusahakan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa  yang berpotensi dan berprestasi khususnya yang tidak mampu secara finansial. 

11. Dan lain-lain.

 

BAB X

KEUANGAN

 

Pasal 35

Pengaturan Keuangan 

1.  Besarnya uang pangkal keanggotaan, dan uang iuran anggota ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat. 

2.  Uang pangkal  dan uang iuran anggota disetorkan kepada Dewan Pengurus. 

3.  Pelaksanaan pengumpulan serta pembagian uang pangkal, iuran anggota, dan hasil usaha akan ditentukan dalam ketetapan ADI tersendiri. 

4.  Laporan keuangan tahunan Dewan Pengurus Pusat yang telah diaudit, disampaikan pada sidang umum. 

5. Laporan keuangan tahunan Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Daerah/ Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom disampaikan pada rapat Dewan Pengurus. 

6. Laporan keuangan akhir masa jabatan dipertanggungjawabkan dalam sidang umum  untuk Dewan Pengurus Pusat, dan rapat Dewan  Pengurus masing-masing untuk Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Badan Usaha Otonom.

 

 

BAB XI

ATRIBUT ADI

 

Pasal 36

Atribut ADI 

Atribut ADI terdiri atas panji, lambang, bendera, lagu mars dan kartu tanda anggota. Penggunaan atribut ADI diatur melalui ketetapan ADI.

 

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

 

Pasal 37

Aturan Tambahan 

1. Setiap anggota ADI dianggap telah mengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI.

2.  Setiap anggota dan pengurus ADI harus menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan semua ketetapan ADI.

 

BAB XIII

P E N U T U P

 

Pasal 38

Hal Lain dan Pemberlakuan 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADI akan diatur dalam ketetapan-ketetapan ADI. 

2.  Aggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                                   

                                 Surabaya,  1 Januari 2012

                                 Ketua Dewan Pembina

 

                                            

                                 Dr. Amrin Batubara,B.Sc., S.Pd., M.Pd.